TUGAS 3

HUBUNGAN HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN DALAM ARSITEKTUR

Untuk memahami bagaimana hubungan hukum dan pranata pembangunan dalam arsitektur, ada lebih baiknya terlebih dahulu kita mengerti pengertian dari Hukum, Pranata, Pembangunan dan Arsitektur.

Menurut KBBI pengertian dari:

Hukum adalah (1) peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis

Pranata adalah interaksi antar individu/kelompok/kumpulan, pengertian individu dalam satu kelompok dan pengetian individu dalam satu perkumpulan memiliki makna yang berbeda.

Pembangunan adalah perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Arsitektur adalah 1 seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dsb; 2 metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan

Dari pengertian di atas maka Hukum Pranata Pembangunan Arsitektur adalah peraturan resmi yang mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan mengatur tentang interaksi antar individu dalam satu kelompok yang melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup dalam ilmu merancang serta membuat bangunan

Di dalam bidang arsitektur terkhusus Hukum Pranata Pembangunan, lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih berkualitas dan kondusif yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan. Hukum pranata pembangunan untuk menyempurnakan tatanan pembangunan pemukiman yang lebih teratur, berkualitas dan kondusif bagi penduduk dan pemerintah daerah.

Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait sepertiadalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

UNSUR DALAM PEMBANGUNAN

1.    Manusia
Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia.Karena manusia merupakan sumber daya yang paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.

2.    Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya alam sebagai sumber utama pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.

3.    Modal

Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah.Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.

4.    Teknologi

Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan.Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.

STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA

1.    Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum

2.    Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan

3.    Yudikatif (MA-MK) sbg lembaga penegak keadilan Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik; Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU

4.    Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb

UU & PERATURAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Hukum dan Pranata Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan & Pemukiman. Dalam Undang - Undang ini terdapat 10 BAB (42 pasal) antara lain yang mengatur tentang :

1.    Ketentuan Umum ( 2 pasal )

2.    Asas dan Tujuan (2 pasal )

3.    Perumahan ( 13 pasal )

4.    Pemukiman ( 11 pasal )

5.    Peran Serta Masyarakat ( 1 pasal )

6.    Pembinaan (6 pasal )

7.    Ketentuan Piadana ( 2 pasal )

8.    Ketentuan Lain - lain ( 2 pasal )

9.    Ketentuan Peralihan ( 1 pasal )

10.              Ketentuan Penutup ( 2 pasal )

Pada Bab 1 berisi antara lain :

·      Fungsi dari rumah

·      Fungsi dari Perumahan

·      Apa itu Pemukiman baik juga fungsinya

·      Satuan lingkungan pemukiman

·      Prasarana lingkungan

·      Sarana lingkungan

·      Utilitas umum

·      Kawasan siap bangun

·      Lingkungan siap bangun

·      Kaveling tanah matang

·      Konsolidasi tanah permukiman

Bab 2 Asas dan Tujuan, isi dari bab ini antara lain penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan perumahaan dan pemukiman :

·      Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat

·      Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur

·      Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional

·      Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidangbidang lain.

Bab 3 Perumahan, isi bab ini antara lain :

·      Hak untuk menempati /memiliki rumah tinggal yang layak

·      Kewajiban dan tanggung jawab untuk pembangunan perumahan dan pemukiman

·      Pembangunan dilakukan oleh pemilik hak tanah saja

·      Pembangunan yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah harus dapat persetuan dari pemilik tanah / perjanjian

·      Kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang ingin membangun rumah / perumahan

·      Pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara

·      Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah

·      Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan

·      Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan

Bab 4 Permukiman, isi bab ini antara lain :

·      Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana

·      Tujuan pembangunan permukiman

·      Pelaksanaan ketentuandilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

·      Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum

·      Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh badan usaha milik Negara

·      Kerjasama antara pengelola kawasan siap bangun dengan BUMN

·      Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan

·      Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha dibidang pembangunan perumahan

·      Tahap - tahap yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan siap bangun

·      Kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukimanl

Bab 5 Peran serta masyarakat, isi bab ini antara lain :

·      Hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pembangunan perumahan / permukiman

·      Keikutsertaan dapat dilakukan perorangan / bersama

Bab 6 Pembinaan, isi bab ini antara lain :

·      Bentuk pembinanaan pemerintah dalam pembangunan

·      Pembinaan dilakukan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman

·      Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah

Bab 7 Ketentuan Pidana, isi bab ini antara lain :

·      Hukuman yang diberikan pada yang melanggar peraturan dalam pasal 7 baik disengaja ataupun karena kelalaian.

·      Hukumannya dapat berupa sanksi pidana atau denda.

Bab 8 Ketentuan Lain-lain, isi bab ini antara lain :

·      Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang ini.

·      Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.

Bab 9 Ketentuan Peralihan, isi bab ini antara lain :

·      Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

Bab 10 Ketentuan Penutup, isi bab ini antara lain :

·      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3,

·      Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

PENGAPLIKASIAN

Pada tahun 1980 penduduk perkotaan berjumlah sekitar 32,85 juta (22,27% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 1990 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 55,43 juta (30,9% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 1995 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 71.88 juta (36,91% dari jumlah penduduk nasional). Saat ini jumlah penduduk perkotaan seluruhnya diperkirakan mencapai hampir 110 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 3 juta orang. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat total jumlah penduduk adalah 206.264.595 jiwa. 2Tingkat urbanisasi mencapai 40% (tahun 2000), dan diperkirakan akan menjadi 60% pada tahun 2025 (sekitar 160 juta orang)3. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kurun waktu 1990-2000 tercatat setinggi 4,4%/tahun, sementara pertumbuhan penduduk keseluruhan hanya 1,6%/tahun. Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih kecil, pemekaran wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumberdaya alam dan sumberdaya buatan) berlangsung. Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.